DPR Himbau Presiden Tambah Calon Gubernur BI

06-03-2013 / KOMISI XI

 

            Berdasar rapat internal Komisi XI yang diselenggarakan Selasa (5/3) malam , Komisi XI memutuskan menerima Agus Martowardojo sebagai calon Gubernur BI. Namun, Komisi XI mengimbau Presiden untuk menambah calon Gubernur untuk disandingkan dengan Agus mengikuti fit and proper test yang akan dilaksanakan pada 25 Maret nanti.

            “Kami menerima pengusulan Agus menjadi calon Gubernur BI, namun kami mengimbau Presiden menambah jumlah calon. Jika Presiden tetap hanya mengajukan calon tunggal, uji kelayakan dan kepatutan tetap digelar,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz, seusai rapat internal Komisi XI di Gedung Nusantara I,  Senayan  Selasa (5/3) malam.

            Proses selanjutnya setelah menggelar rapat ini adalah menyampaikan hasil rapat kepada Presiden, termasuk sikap empat fraksi yang meminta penambahan calon Gubernur BI. Keempat Fraksi itu adalah Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura.

            “Jika ingin menambah calon, Presiden diberi waktu sampai sebelum uji kelayakan dan kepatutan. Namun berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI, Presiden berhak tidak menambah calon," jelas Harry.

            Anggota Komisi XI Fauzi Achmad mengatakan, berdasarkan UU BI, Presiden memang dapat mengusulkan satu calon Gubernur saja ke DPR. Namun juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat.

“Masyarakat menginginkan DPR tidak hanya menjadi lembaga yang melegalisasi usulan pemerintah saja, namun juga aspirasi masyarakat. Kami hanya mengimbau agar ada calon pendamping supaya kami bisa memilih," kata politisi dari Fraksi Partai Hanura itu. (sf)Foto:wy/parle

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...